Bandar Aduq Online-Yusril Ihza Mahendra, menyindir Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama, yang menyikapi berbeda audit BPK terkait kasus Bantargebang dan RS Sumber Waras. Disindir demikian, Ahok, sapaan Basuki, berdalih enggan berdebat dan meminta Yusril bertemu dengan Biro Hukum DKI khususnya untuk mengambil alih pengelolaan Bantargebang.
Kita enggak usah berdebat lah kan lucu, saya pikir urus saja Biro Hukum saya. Kalau masalah Yusril masalah hukum jangan ngomong dengan saya. Dia kan pengacara, hadapnya dengan biro hukum saya," kata Ahok di Balai kota, Jakarta, Jumat (29/4).
Yusril sebelumnya menyebut Pemprov DKI memakai rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk menguak kejanggalan kisruh Bantargebang. Namun, untuk kasus pembelian lahan RS Sumber Waras, malah menuding laporan BPK RI ngaco.
Menurut Ahok, dalam UUD 1945, tugas BPK adalah melakukan audit penggunaan anggaran negara dan harus dihormati rekomendasinya. Tapi, tidak semua rekomendasi BPK harus digunakan.
Yang saya proteskan laporan BPK untuk DKI, harus dibedakan dong. Sekarang ada enggak gubernur yang ditangkap masuk penjara? Ada toh, jadi enggak boleh kamu mengatakan semua gubernur sama," tegasnya.
Seperti diketahui, Yusril selaku kuasa hukum PT Godang Tua Jaya menyindir Ahok karena menggunakan rekomendasi BPK untuk menyelesaikan kasus TPST Bantargebang, tapi tidak untuk kasus RS Sumber Waras.
Kalay Pak Ahok kan Bantargebang dia pakai BPK, tapi kalo Sumber Waras dia bilang BPK ngaco.
0 komentar:
Posting Komentar